Jatim detik – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak melalui kunjungan ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan terkait pengembangan infrastruktur pelabuhan dan penguatan konektivitas logistik nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan 2028.
Rombongan Bappenas dipimpin Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Heriyadi. Kedatangan mereka disambut Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, bersama Direktur Operasi TPS, Noor Budiwan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau aktivitas operasional dan layanan kepelabuhanan di TPS. Peninjauan ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lapangan, termasuk kebutuhan pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas logistik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.
Heriyadi mengatakan, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan aktual.
“Melalui kegiatan peninjauan ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan pelabuhan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Heriyadi.
Dalam diskusi bersama Pelindo dan TPS, Bappenas turut menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang masih didominasi sektor transportasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pengembangan simpul-simpul peti kemas di berbagai wilayah, peningkatan fasilitas pelabuhan, serta penguatan integrasi layanan angkutan laut.
Pembahasan juga mencakup pentingnya perencanaan jaringan pelabuhan terpadu untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif. Integrasi antara pelabuhan, transportasi, kawasan industri, dan jaringan distribusi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran arus barang.
Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan pengembangan fasilitas dan layanan kepelabuhanan terus didorong agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik utama di kawasan timur Indonesia. Kami berharap rencana pengembangan pelabuhan dapat terus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah,” ujar Purwanto yang akrab disapa Ipung.
Dalam pemaparannya, Pelindo menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak telah mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik, serta dokumen tata ruang wilayah.
Pengembangan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pelabuhan, penguatan konektivitas multimoda, dan digitalisasi layanan kepelabuhanan. Langkah ini ditujukan untuk memperlancar arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Pelindo juga memaparkan sejumlah inisiatif pascaintegrasi perusahaan, antara lain standardisasi layanan pelabuhan secara nasional, penguatan ekosistem logistik terintegrasi dari hulu hingga hilir, integrasi sistem teknologi informasi, optimalisasi konektivitas antarpelabuhan, serta pengembangan layanan logistik dan kawasan hinterland.
Sementara itu, TPS menyampaikan upaya peningkatan layanan peti kemas melalui modernisasi peralatan, peningkatan produktivitas operasional terminal, pengembangan konektivitas multimoda, serta integrasi layanan dengan kawasan industri dan pusat logistik di wilayah hinterland Pelabuhan Tanjung Perak.
Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan daya saing logistik, dan memperkuat posisi Tanjung Perak sebagai gerbang perdagangan utama di kawasan timur Indonesia.
Bappenas mengapresiasi langkah transformasi dan integrasi yang telah dijalankan Pelindo Group. Keterpaduan pengembangan pelabuhan dengan konektivitas transportasi, kawasan industri, dan jaringan logistik dinilai penting untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih efisien.
Hasil peninjauan dan diskusi tersebut selanjutnya menjadi salah satu masukan dalam proses penajaman penyusunan RKP 2027 dan RKP 2028, khususnya terkait pengembangan konektivitas nasional dan jaringan pelabuhan terpadu. (ris)
