Gapasdap : Ketimbang Larang Transportasi Umum Beroperasi, Sebaiknya Pemerintah Terapkan Protokol Ketat yang Logis
Jatim detik – Gabungan Pengusaha Nasional Sungai Danau Penyeberangan (Gapasdap) berharap kepada pemerintah untuk lebih menerapkan protokol ketat yang lebih logis (Masuk akal,red), ketimbang melarang transportasi umum beroperasi mulai dari tanggal 6 – 17 Mei 2021.
“Saya berharap Pak Jokowi (Presiden RI) melihat dan mengevaluasi serta mengambil langkah yang bijaksana dengan mempertimbangkan semua aspek, mulai kesehatan, ekonomi, stabilitas politik dan keamanan maupun aspek logis lainnya sehingga bapak presiden memutuskan final,” ujar Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, ditemui Jatimdetik.com di kantornya Surabaya, Selasa (13/4).
Selain itu, Khoiri menyarankan mudik lebaran tahun ini bisa dilaksanakan tentunya dengan menerapkan protokol ketat dan logis. Dari pada dilarang dan tidak memiliki kesiapan apapun maka akan lebih baik bila dievaluasi dan ditinjau kembali. Tentunya dengan menerapkan protokol yang lebih logis serta cara mengantisipasinya yang lebih baik.
“Tadinya kami sangat berharap banyak dengan statement bapak Menhub sebelumnya yang mengatakan bila mudik lebaran tahun ini bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih baik, tentu kami sangat mendukung langkah menhub tersebut karena sangat logis bila sudah lebih dari setahun rakyat sudah terbiasa melakukan rutinitas ekonomi dengan kebiasaan baru atau new normal dengan Protokol yang memadai,” kata Khoiri
Menurutnya, rakyat pun sudah lebih siap baik mental, fisik maupun antisipasinya karena pengetahuan dan sosialisasi yang diterima dari pemerintah juga sudah baik dan memadai. Sehingga setelah pemerintah memutuskan untuk melakukan kebiasaan baru atau new normal rakyat bisa beradaptasi dengan baik.
“Tiba tiba ada berita dari menko PMK bahwa mudik lebaran ditiadakan dan melarang moda transportasi umum untuk beroperasi dari tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Tentu ini sangat mengagetkan kami yang telah mempersiapkan seluruh aspek kesiapan untuk melayani pelayanan penyeberangan baik reguler ataupun mudik lebaran menjadi kacau dan sangat merugikan,” sesalnya.
Karena sejak new normal sampai sekarang, kata Khoiri, kondisi lalu lintas juga sudah relatif normal dengan kemacetan lalu lintas yg hampir mirip dengan kondisi sebelum pandemi. Kalau tiba-tiba emergency brake harus ditarik secara tiba tiba tanpa mempertimbangkan aspek lainnya maka hasilnya tentu sangat mengecewakan.
“Kami sangat mengerti, memahami dan mematuhi upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid19. Namun jangan lupa meskipun pemerintah melarang mudik lebaran rakyat juga ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari agar kebutuhan pokok dan kesehatan jasmani dan rohani mereka juga terpenuhi,” paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Regulasi yang baik tentu harus logis agar memberikan hasil yang efektif dan berkesinambungan. Bila dilakukan tidak smooth dan fluktuatif maka justru dampak negatif bisa lebih besar dibanding hasilnya.
“Saran kami mudik lebaran bisa dilakukan dengan penerapan Protokol yang logis dan memadai seperti statement menhub sebelumnya. Kalau toh pemerintah melarang rakyat mudik lebaran di kampung halaman setidaknya tidak ada larangan moda transportasi umum beroperasi, karena kesehatan rakyat dapat tercapai bila kebutuhan hidup tercukupi dan transportasi khususnya penyeberangan merupakan urat nadi perekonomian nasional,” terangnya.
Dia mengatakan, Penyeberangan disamping Tranportasi umum massal juga memiliki fungsi infrastruktur, maka keberadaannya harus dijaga, dirawat dan dijamin keberlangsungannya. Agar dalam situasi apapun selalu siap siaga melayani bangsa mulai fungsi ekonomi hingga fungsi integrasi persatuan bangsa terutama di wilayah terluar kepulauan indonesia.
Selain itu, katanya, Regulasi yang seimbang, logis dan memadai akan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di industri penyeberangan nasional. Selama pandemi, industri yang yang sangat vital dan tak tergantikan ini terlupakan dan terlewatkan belum menerima insentif apapun, meskipun surat permohonan dan rapat koordinasi sudah dilakukan berulang kali mulai dari kementrian perhubungan hingga Kemenko perekonomian.
“Meskipun sangat banyak melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat namun industri kami kalah dengan industri otomotif yang telah mendapatkan incentif berupa pembebasan PPN BM,” jelasnya.
Khoiri berharap kepada pemerintah mau menyelamatkan industri penyeberangan nasional yang berjasa dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Sangat ironis, semoga bapak Jokowi mendengar dan segera menyelamatkan industri penyeberangan nasional yang telah selama puluhan tahun melayani bangsa dengan pelayanan non stop berjadwal tetap, dengan tarif yang murah ini tidak punah karena regulasi yang dibuat tanpa mempertimbangkan semua aspek,” tuturnya. (ris)
